Minggu, 19 September 2010

PGM: Jangan Ada yang intervensi !!!

Beredarnya SMS gelap yang menyudutkan Wakil Bupati berkaitan dengan wacana penyusunan Kabinet “MAJU”, disikapi beragam oleh kalangan masyarakat. Lalan Suherlan, salah seorang pengurus DPD Persatuan Guru Madrasah (PGM) Kab. Sukabumi, mengaku prihatin atas kejadian tersebut. Menurutnya, PGM dengan kekuatan penuh mendukung upaya Sukma-Jajuli untuk menempatkan birokrat di kabinetnya nanti dengan tetap mempertimbangkan azas prosionalisme sesuai bidang keahlian dan disiplin ilmu masing-masing. “Kalau pejabatnya tidak professional dan proporsional, maka visi misi Bupati-Wabup tidak akan pernah tercapai, malah akan rusak atau hancur”, lanjutnya. Bahkan, Lalan menghimbau agar pasangan Bupati-Wabupati diberikan wewenang penuh untuk memilih pejabat yang sesuai dengan upaya pencapaian visi misinya.
Sementara itu, Ade Hidayat selaku Forum Guru Madrasah (FGM Kab. Sukabumi) mengkritik pihak-pihak “tertentu” yang terkesan memaksakan orang untuk memenuhi kursi di Kabinet Sukma-Jajuli. Lebih lanjut, ia meminta agar sebaiknya para birokrat menyamakan persepsi mereka dalam memahami dan menerjemahkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati. Bukan mendiskreditkan atau mengkerdilkan pasangan Sukma-Jajuli. “Rakyat sudah jenuh dengan “lagu lama” dari “orang-orang dalam” untuk mengkerdilkan kewenangan bupati dan wakil Bupati”, lanjutnya.
Sementara itu, Pengamat dan praktisi Pendidikan, Mulyawan S. Nugraha, mengatakan bahwa pejabat yang akan menduduki jabatan kepala dinas dan jabatan-jabatan lainnya yang berasal dari luar atau dalam Birokrasi tidak usah dipersoalkan. Kata dia, yang terpenting calon Pejabat tersebut punya komitmen dan kapasitas dalam menjalankan visi misi bupati-wakil bupati secara profesional dan mencurahkan waktunya memperbaikan kinerja dinas terkait. "Jadi tidak usah ada dikotomi orang luar dan orang dalam, yang penting mencurahkan waktunya demi memperbaiki kinerja Dinas dan instransi terkait ." tuturnya.
Bila muncul gerakan dikotomi tersebut, Justru akan memperkuat dugaan adanya ketidakberesan di internal Dinas dan instransi terkait. "Ini memperkuat kesan ada persoalan internal karena seolah-olah orang luar tidak boleh masuk, yang berarti berarti sistim di Dinas dan instransi terkait belum baik sesuai SOP (Standard Operational Procedure).” pungkasnya.

Sabtu, 18 September 2010

PGM Tantang Sukma-Jajuli

SUKABUMI- Pengurus Persatuan Guru Madrasah (PGM) Kabupaten Sukabumi menantang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi di bawah kepemimpinan Sukmawijaya-Akhmad Jajuli berani menyusun kabinet bersih. Artinya, wadah organisasi tenaga pendidik sekolah keislaman itu tak mau, penempatan pejabat khususnya yang terkait sektor pendidikan dilakukan asal-asalan dan berbau politis.
Hal itu setidaknya terungkap saat PGM melakukan buka puasa bersama Wakil Bupati (Wabup) Sukabumi Akhmad Jajuli di Rumah Makan Ibu Entik Senin lalu. Ketua Umum PGM Kabupaten Sukabumi, Munir Ridwan mengatakan PGM mendukung tindakan pimpinan daerah yang secara sigap dan cepat melakukan sidak untuk koordinasi dan konsolidasi dengan dinas atau instansi di lingkungan Pemkab Sukabumi. Namun di sini, lembaganya akan berupaya kritis jika kebijakan itu tak sejalan dengan keinginan masyarakat khususnya guru.
"Kami sebagai organisasi profesi berharap agar dapat bersinergi dengan pemerintah sesuai dengan peran dan fingsi masing-masing," katanya.
Munir menyatakan, pihaknya juga berharap pola penempatan pejabat mampu dilakukan sesuai dengan kapabilitas, integritas, loyalitas dan dedikasi terhadap kemajuan Kabupaten Sukabumi. "Kami sangat mengharapkan agar dalam penyusunan kabinet lebih bersih tanpa ada unsur kepentingan baik pribadi, partai atau golongan tertentu," jelasnya.
Hal senada juga diungkapkan salah seorang praktisi pendidikan Kabupaten Sukabumi, Mulyawan S Nugraha. Ia mengatakan harus ada pembenahan yang revolusioner dan tidak populis terhadap struktur birokrasi yang selama ini dianggap belum maksimal, khususnya di leading sector pendidikan, kesehatan dan ekonomi di Kabupaten Sukabumi. Hal ini karena tiga sektor itu adalah tolok ukur Indeks Pembangunan Manusia. Selain itu juga, harus ada penguatan terhadap pencapaian visi misi bupati dan wakil bupati dengan senantiasa mengadakan koordinasi dan pengendalian dalam melaksanakan program kerja yang ada di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Ini sebenarnya bagaimana langkah awal yang dibangun oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi dalam menentukan rekanan kerjanya," pungkasnya.
Jajuli sendiri menyambut baik peran PGM yang selama ini telah berkiprah dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Sukabumi. "Kami akan berusaha memberikan yang terbaik. Sesuai dengan visi misi yang telah diajukan," ujarnya. (rp9)

Rabu, 08 September 2010 , 01:45:00
Berita ini dapat dilihat di sini.